nusakini.com--Dalam konferensi pers yang digelar Jumat, 24 November 2017, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil banyak menjelaskan kendala dalam pelayanan data kependudukan. Terutama masalah pencetakan KTP el yang banyak diberitakan lambat.  

Menurut Zudan, peran dinas kependudukan di daerah, menjadi salah satu kunci dari percepatan layanan data kependudukan. Karena itu ia minta, dinas kependudukan di daerah pro aktif. Misalnya terkait dengan ketersediaan blanko.

Sebelum blanko habis, dinas kependudukan harusnya cepat melapor ke Jakarta. Namun kata dia, acapkali terjadi perbedaan persepsi. Ia contohkan, daerah kerapkali meminta jumlah blanko banyak, tapi tak didukung dengan peralatan pendukung yang memadai. Peralatan pendukung yang dimaksud adalah printer untuk mencetak. Acapkali, blanko numpuk, karena printer yang tersedia terbatas.  

" Contoh, Kota Tarakan ingin dan minta 100 ribu blanko. Saya tanya kebutuhanmu berapa yang bisa dipenuhi dalam 1 bulan. Printernya hanya ada dua. Kalau printernya hanya ada dua. Maksimal mencetak sehari hanya 300 keping. Maka kalau saya beri 10 ribu maka akan habis dalam waktu 3 bulan," kata Zudan.  

Persoalan inilah kata dia, yang membuat masyarakat kemudian mempersepsikan layanan KTP el lambat. Karena itu, pihaknya tidak akan memberi blanko berdasarkan keinginan daerah. Tapi, akan dilihat juga kemampuan mencetaknya. Karena kalau blanko diberikan banyak, namun printer yang ada jumlahnya minim, tentu ini memperlambat pencetakan.  

• Oknum Mantan ASN Dukcapil Makassar Diduga Palsukan Dokumen KTP, Sekarang Menjabat Seklur
• Tahun Depan Fotokopi KTP Tak Diperlukan Lagi, Ini Sebabnya
• Antar KTP kepada 6 Warga, Wawali dapat Kejutan Kue Ulang Tahun dari Ibu-ibu
• MPP Magetan Jadi yang Pertama Miliki Anjungan Dukcapil Mandiri
• Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko KTP-el

Tapi, ada juga daerah yang meminta blanko banyak, didukung pula oleh kecepatan pencetakannya. Ini karena perangkat pencetakannya, dalam hal ini printer disediakan dengan jumlah memadai. Artinya, antara keinginan dan kemampuan saling mendukung.  

" Contoh yang kami beri besar-besaran itu Kota Bogor minta 60 ribu, perjanjian dua minggu selesai. Kota Jambi minta 40 ribu, 2 hari selesai. Kota Bekasi minta 122 ribu kita beri 110 ribu dalam waktu satu bulan selesai," ujar Zudan.  

Daerah lain yang juga cepat adalah Kabupaten Bandung. Kabupaten tersebut minta blanko cukup banyak. Dan pihaknya langsung memenuhi itu dalam waktu singkat.  

" Tiap dua minggu kita monitoring, selesai. Terakhir kami beri banyak ini Kota Makasar minta 76 ribu kita beri 60 ribu dengan catatan harus habis dalam waktu 20 hari. Nah kami akan memberi banyak sesuai kemampuan daerah untuk menghabiskan blanko itu dengan mencetak yang diutamakan yang pemilik KTP baru, yang 17 tahun," tutur Zudan.  

Tapi kata Zudan, tidak menutup kemungkinan juga bagi KTP yang hilang, rusak atau bagi warga pindah dan datang. Ini pun akan dicetakkan.  

" Nah ini temen-temen kondisi mengapa banyak muncul di media, daerah menyebutkan kami kurang blanko. Kalau kurang, kami akan penuhi yang penting segera dicetak jangan distop, jangan disimpan di daerah," ujarnya.(p/ab)